Bahwa pada hari Senin, 21 September 2026 Kejaksaan Negeri Pacitan mengikuti Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi ”Jaksa Garda Asta Cita (JAGA CITA) di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang diikuti oleh Bapak Farriman Isandi Siregar, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan didampingi bersama Bapak Muhamad Heriyansyah, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan, Bapak Irfan Hidayat Indra Pradhana, S.H. selaku Kepala Sub-Seksi I Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan serta Bapak Muhammad Haikal Ghiffari, S.H. selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Kejaksaan Negeri Pacitan. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB s.d selesai bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun yang diikuti oleh beberapa satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Direktif Presiden yang meliputi Program Jaga Desa, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, dan Kartu Indonsia Pintar. Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi “Jaga Garda AstaCita” (JAGA CITA) sebagai upaya optimalisasi capaian Program secara bertahap terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar satuan kerja dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, khususnya melalui peran Kejaksaan dalam melakukan pengawalan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.
Melalui kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Jaksa Garda Asta Cita (JAGA CITA), diharapkan pelaksanaan berbagai program Direktif Presiden di wilayah Jawa Timur dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kejaksaan Negeri Pacitan berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung program pembangunan nasional serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
